Legalitas menjadi salah satu aspek penting yang harus pelaku usaha pahami sekaligus penuhi. Tanpa legalitas, usaha yang Anda dirikan tidak sah di mata hukum dan mendapat perlindungan dari pelanggaran hak merek. Oleh karena itu, Anda perlu membuat checklist legalitas produk sebelum masuk gudang.
Key Takeaways
- Sebelum bisnis Anda mulai beroperasi, urus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP secara online.
- Selain itu, lengkapi izin produk dengan surat izin edar, seperti BPOM, PIRT, SNI, atau izin edar alat kesehatan.
- Sebab, bisnis yang tidak memiliki legalitas berpotensi ditarik dari gudang resmi, marketplace, sampai mengurangi kepercayaan konsumen.
Table of contents
Checklist Legalitas Produk yang Wajib Dipenuhi
Setiap pengusaha wajib mendaftarkan bisnis dan produknya secara legal. Selain sebagai syarat produk masuk gudang fulfillment dan marketplace, legalitas akan membuat kredibilitas serta kepercayaan konsumen meningkat. Mari sama-sama melihat apa saja checklist legalitas produk yang wajib terpenuhi di bawah ini.
1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Layaknya KTP, NIB merupakan tanda pengenal resmi bagi pelaku usaha di Indonesia. Izin yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) ini bertindak sebagai identitas usaha dengan beragam manfaat bagi keberlangsungan bisnis Anda.
Umumnya, NIB memiliki 13 angka dengan sistem keamanan digital dan tanda tangan elektronik. Usaha yang mengantongi NIB akan mudah mendapatkan segala fasilitas untuk mendukung pertumbuhan bisnis, seperti mengikuti program pemerintah, pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga ekspor-impor.
Ada beberapa jenis NIB untuk tiap skala usaha, yakni NIB perusahaan, NIB perorangan, dan NIB UMKM. NIB perusahaan ditujukan untuk mereka yang punya usaha skala besar, NIB perorangan langsung tertuju pada usaha perorang yang dimiliki oleh satu orang saja, sementara NIB UMKM untuk bisnis berskala kecil/menengah.
Demi memudahkan para pelaku usaha, NIB sempat menggantikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun, bukan berarti semua SIUP tergantikan oleh NIB. Para pelaku usaha dengan tingkat risiko usaha tinggi masih membutuhkan SIUP, terlebih bagi mereka yang bergerak di sektor impor dan perdagangan besar.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP tak kalah penting setelah NIB sebagai checklist legalitas produk. NPWP berguna untuk kepentingan pajak. Setiap orang atau pebisnis yang berpenghasilan tertentu wajib membayar pajak, sehingga penting untuk memiliki NPWP dan terdaftar dalam sistem pajak negara. Lantas, apa manfaat NPWP bagi pelaku usaha?
Anda akan mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi, terlebih dengan perusahaan besar atau sektor pemerintahan. Sebab, tak jarang saat proses pembayaran invoice, mereka akan meminta NPWP.
Apabila dokumen usaha Anda lengkap dan resmi, peluang bisnis pun semakin luas dan mampu menjangkau pasar lebih banyak. Calon pembeli juga semakin mempercayai kredibilitas dan kualitas usaha Anda sehingga bisa meningkatkan pendapatan.
Begitu pun jikalau harus berurusan dengan hukum, misalnya tuduhan penggelapan pajak atau penyalahgunaan data, Anda tidak perlu khawatir bisnis terkena dampak. Ini karena usaha Anda sudah terdaftar resmi di sistem pajak negara.
3. Surat Izin Edar
Setiap produk yang Anda jual wajib memiliki surat edar. Apa pun itu jenisnya, baik makanan, obat, skincare, alat kesehatan, alat rumah tangga, peralatan transportasi, dan sebagainya.
Ada beberapa jenis surat izin edar. Pada bisnis makanan skala rumahan misalnya, Anda perlu mengantongi izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang bermanfaat untuk menjamin keamanan produk.
Artinya, produk olahan yang Anda produksi apakah aman dikonsumsi dan lolos uji kelayakan dari Dinas Kesehatan setempat atau tidak. Izin PIRT juga nantinya memudahkan Anda untuk memperluas jangkauan pasar karena e-commerce dan supermarket lebih mengutamakan produk PIRT ketimbang non PIRT.
PIRT dengan BPOM memiliki perbedaan. Surat izin edar BPOM berguna untuk produk-produk skala industri yang lebih kompleks. Contohnya, suplemen kesehatan atau obat tradisional, obat-obatan, makanan olahan, susu kemasan, hingga kosmetik. Sementara PIRT hanya ditujukan untuk produk skala rumahan, seperti bumbu instan, kue kering, yoghurt buatan rumahan, keripik, biskuit kering, dan sebagainya.
Selain itu, ada surat izin Standar Nasional Indonesia (SNI). Berbeda dengan PIRT dan BPOM yang kebanyakan untuk produk konsumsi, SNI lebih luas untuk bahan bangunan, elektronik, peralatan rumah tangga, hingga alat transportasi.
Karena SNI lebih kompleks, fungsinya juga menyentuh aspek keamanan dan keselamatan konsumen. Salah satunya produk helm untuk berkendara, itu wajib SNI untuk memastikan kelayakan dan keamanan pengguna jalan.
Ada juga surat izin alat kesehatan yang penting untuk menjamin alat-alat kesehatan sesuai standar, mutu, dan keamanan yang pemerintah tetapkan. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dalam Pasal 143 ayat (1).
4. Sertifikasi Halal dan Label Produk
Nah, Anda juga harus melampirkan sertifikat halal sebagai checklist legalitas produk sebelum masuk gudang. Tanpa ada sertifikat halal, pihak gudang akan kesulitan dalam memisahkan dan menandai barang non-halal dan halal.
Usaha Anda bisa terkena sanksi administratif, karena saat ini pemilik usaha wajib mengantongi sertifikasi halal di setiap produk mereka. Tujuannya tentu untuk mencegah adanya kontaminasi dari produk non-halal yang bisa mengurangi kepercayaan konsumen.
Jangan lupa beri label produk yang meliputi nama produk, daftar komposisi, informasi nilai gizi, tanggal produksi/kedaluwarsa, berat bersih, dan nama produsen untuk melengkapi checklist legalitas produk sebelum masuk gudang.
Gunakan Checklist Legalitas Produk agar Aman
Penting membuat checklist legalitas produk sebelum masuk gudang agar distribusi lancar. Apabila legalitas distribusi produk tidak Anda lengkapi, barang satu dokumen saja, maka produk bisa ditolak oleh gudang hingga marketplace. Bisnis Anda juga berpotensi berurusan dengan hukum karena tidak mengantongi izin resmi.
Sebagai jasa fulfillment terpercaya, Biteship menjunjung tinggi legalitas dan kepercayaan konsumen. Layanan logistik Biteship tidak menerima barang yang dokumennya kurang lengkap demi menjaga kepatuhan regulasi dan keamanan distribusi.
Ini menjadi solusi efektif untuk mendukung pertumbuhan bisnis Anda, mulai dari penyimpanan barang, pengemasan hingga pengiriman. Dengan begitu, produk Anda aman sampai di tangan konsumen.
